oleh Abdul Wachid B.S. [1]
“Kami menyukai hidup bila kami bisa menempuhnya, dan kami mencintai pohon zaitun saat tumbuh di halaman kami.”
—Mahmoud Darwish, penyair Palestina
Perang bukan lagi sekadar peristiwa militer, melainkan proyek politik yang dipertahankan dengan retorika, propaganda, dan justifikasi ideologis. Ketegangan terbaru antara Iran dan Israel memperlihatkan hal ini dengan gamblang. Serangan-serangan balasan antara keduanya terjadi bukan semata untuk tujuan pertahanan, tetapi juga sebagai ekspresi supremasi, pencitraan, dan peneguhan klaim regional. Di tengah pusaran kekerasan ini, pertanyaan yang seharusnya paling mendasar justru kerap ditinggalkan: bagaimana nasib warga sipil? Siapa yang benar-benar peduli terhadap para korban?
Di sinilah suara puisi kembali relevan. Ketika politik gagal menjaga martabat kemanusiaan, puisi mengingatkan kita bahwa perang bukan sekadar angka, tetapi tubuh yang hancur, keluarga yang terputus, dan tanah air yang dijarah dari sejarahnya. Puisi tidak diam meski tidak berteriak; ia menjadi oposisi sunyi terhadap politik kekerasan yang dijustifikasi terus-menerus oleh negara-negara yang mengklaim modernitas.
Israel-Iran: Politik Balas Dendam
Konflik terbaru yang melibatkan Iran dan Israel pada dasarnya bukan peristiwa tunggal. Ini adalah mata rantai dari sejarah panjang intervensi, kolonialisme, dan hegemoni di Timur Tengah. Israel yang sejak 1948 berdiri di atas pengusiran warga Palestina, terus memperluas pengaruh dengan dukungan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran, sebagai kekuatan Syiah terbesar, juga memosisikan dirinya sebagai penantang dominasi Barat dan pelindung Palestina, meski dengan pendekatan militeristik dan ekspansionis di wilayah seperti Suriah, Lebanon, dan Yaman.
Dalam konteks ini, perang menjadi bahasa diplomatik alternatif. Rudal bukan sekadar senjata, tetapi simbol pesan politik. Sayangnya, pesan itu tak pernah menyentuh mereka yang paling menderita. Korban sipil terus berjatuhan, dan dunia internasional, alih-alih bersikap adil, justru terpolarisasi. Barat membela Israel, sementara negara-negara Muslim hanya mampu mengutuk dari kejauhan, tanpa langkah konkret selain retorika di forum-forum PBB.
Nurani yang Terkikis
Ironisnya, dalam hiruk-pikuk konflik ini, narasi kemanusiaan nyaris tenggelam. Media internasional besar cenderung bias dalam pemberitaan. Ketika serangan terjadi di Israel, dunia berduka. Namun ketika puluhan anak Palestina terbunuh dalam sehari di Gaza, tanggapan dunia hanya berupa keprihatinan diplomatis yang normatif. Ketimpangan ini menggerus nurani global dan melanggengkan kekerasan sebagai status quo.
Di saat seperti inilah puisi penting untuk dikedepankan. Penyair Palestina seperti Mahmoud Darwish tidak mengandalkan senjata untuk membela tanah airnya. Ia menulis, dengan bahasa yang tak kalah tajam dari peluru. Puisinya bukan hanya karya sastra, melainkan bentuk perlawanan terhadap narasi resmi yang membungkam kebenaran.
Sementara itu, di Iran, Sohrab Sepehri menulis puisi-puisi yang lebih spiritual dan kontemplatif. Ia tidak menyerang secara frontal, tetapi memilih jalan sunyi untuk menyampaikan kegelisahan. Ia tidak mengangkat bendera, tapi justru mengangkat martabat kemanusiaan melalui bait-baitnya. Meski konteks politiknya berbeda dengan Darwish, keduanya memperlihatkan bahwa puisi tetap bisa menjadi medium kritik dalam rezim yang represif.
Penyair, Bukan Propagandis
Di tengah krisis ini, penting untuk membedakan penyair dari propagandis. Penyair sejati tidak tunduk pada kepentingan ideologis sempit. Mereka tidak menulis untuk menjustifikasi kekerasan, melainkan untuk menyadarkan. Mereka tidak menjadikan puisi sebagai alat agitasi, tetapi sebagai jendela untuk menengok luka terdalam dari konflik yang terus dipelihara.
Puisi, karena itu, bukan jalan keluar dari masalah politik, tapi jalan masuk ke wilayah hati yang terluka. Ia bukan solusi teknokratis, tapi ia menumbuhkan kesadaran, dan dari kesadaranlah perubahan bermula.
Sebaliknya, ketika puisi digunakan untuk membakar kebencian, maka ia kehilangan martabatnya. Kita menyaksikan sebagian tokoh publik, bahkan dalam dunia sastra, terjebak dalam glorifikasi kekerasan. Ini berbahaya, sebab saat seniman berhenti berpihak pada korban dan malah menjadi bagian dari mesin propaganda, maka kebudayaan ikut hancur bersama peradaban yang runtuh.
Indonesia: Bebas-Aktif atau Ambigu?
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dalam arti tidak terikat blok kekuatan mana pun; aktif dalam mendukung perdamaian dunia dan keadilan internasional. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali menimbulkan kesan ambigu, terutama dalam isu Palestina dan konflik Timur Tengah. Di satu sisi, pemerintah secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, relasi dagang dan diplomasi dengan negara-negara Barat, termasuk pendukung utama Israel, terus berjalan tanpa hambatan.
Apakah ini strategi realis yang cermat, atau justru kegamangan etis yang tak disadari? Publik berhak bertanya. Di titik inilah masyarakat sipil, termasuk para penyair dan seniman, punya peran untuk mengisi kekosongan moral itu. Bukan dengan agitasi murahan, tetapi lewat suara yang jernih dan tajam: suara puisi yang menolak normalisasi kekerasan.
Menulis puisi bukanlah tindakan sepele. Dalam dunia yang terlalu bising oleh politik kekuasaan, bait-bait yang ditulis dengan jujur menjadi bentuk keberpihakan. Ia adalah protes halus terhadap sistem global yang membungkus penindasan dengan dalih stabilitas, dan menutupi kejahatan kemanusiaan dengan bahasa legalitas internasional.
Penutup: Puisi dan Harapan
Konflik antara Iran dan Israel bisa saja terus berlangsung. Perjanjian damai bisa dibuat, tetapi selama ketidakadilan masih menjadi fondasi relasi internasional, perang akan terus menemukan jalannya. Dalam situasi semacam ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan antara konsistensi moral atau kompromi strategis. Namun, ketika negara terlalu berhati-hati atau bahkan abai, maka masyarakat sipil tidak boleh ikut diam.
Di titik inilah puisi hadir bukan sebagai pelipur lara, melainkan sebagai pengingat: bahwa politik luar negeri bukan semata soal kepentingan nasional, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Dalam dunia yang terlalu bising oleh kepentingan dan diplomasi dingin, puisi menjadi suara yang jernih, yang berpihak pada korban, bukan pada kekuatan.
Puisi mungkin tak menghentikan rudal, tapi ia menjaga agar nurani kita tak luluh oleh kompromi. Ia menyampaikan bahwa keberpihakan bukan sekadar sikap negara, tetapi panggilan jiwa. Di sanalah harapan disemai: pada kata-kata yang tak bersenjata, namun sanggup membela yang tertindas. ***
[1] Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Purwokerto.
